Budaya Salah

Ketika saya masih berkuliah di Bandung, saya pernah melakukan pengamatan singkat mengenaimenyeberang. Saya ingin melihat, dalam periode waktu tertentu, berapa orang yang menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan dan berapa orang yang menyeberang menyelonong. Saya mengambil sampel pada jalan raya di depan BIP (Bandung Indah Plaza). Saya sendiri, sembari menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan, mengamati berapa orang yang menyeberang menyelonong dan berapa yang menggunakan jembatan. Dari hasil pengamatan saya, ada 22 orang yang menyeberangmenyelonong dan sayangnya, hanya 2 orang (termasuk saya) yang menggunakan jembatan penyeberangan. Jika diprosentasekan, hanya 8,3% yang disiplin!

Hasil pengamatan di atas (meskipun tidak memenuhi standar statistika) buat saya sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana aplikasi kedisplinan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ketika “salah” menjadi hal yang biasa, “salah” seolah-olah menjadi hal yang lumrah dan menjadi tidak apa-apa ketika dilanggar. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran hukum seolah membias dan membaur dengan budaya. Sangat disayangkan jika kebiasaan buruk ini berakumulasi menjadi budaya. Bangsa Indonesia tidak butuh budaya indisplin! Bangsa ini butuh budaya unggul dalam setiap aspek kehidupan.

Saya pernah menonton acara di TV, ya sekilas saja, dialog mengenai masalah korupsi. Ketika ada seorang pembicara berkata, “korupsi itu sudah mengakar dan menjadi budaya di bangsa ini…”; pembicara yang satunya membantah,”Wah, anda salah mengatakan korupsi itu budaya, Korupsi itu adalah kejahatan! Bukan budaya bangsa ini. Korupsi harus dihapuskan dan diberantas!”. Saya sangat setuju dengan bantahan tersebut. Harus diakui, korupsi memang telah menemani perkembangan bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Namun, bukan berati korupsi harus dibiarkan berakumulasi menjadi budaya. Korupsi harus dibumihanguskan dari muka bumi Indonesia!

Pada artikel ini, isu yang ingin saya wacanakan adalah mengenai tindakan-tindakan yang salah, namun sangat lumrah untuk dilakukan sehingga seolah-olah menjadi kebiasaan (semoga tidak berakumulasi menjadi budaya). Selain meyeberang tidak pada tempatnya, banyak “dosa” lain yang sering kita lihat dan tidak mendapat ganjaran yuridis, seperti kendaraan pribadi yang masuk menggunakan jalur busway (padahal jelas-jelas tertulis “Khusus Busway”), menggunakan bahu jalan pada lajur tol, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Yang sangat disayangkan, jika ketika kejadian tersebut terjadi, ada polisi di Lokasi Kejadian, namun tidak menindas apa yang salah. Hal ini lah yang membuat seolah-olah kesalahan itu tidak salah, sehingga menjadi lumrah untuk dikerjakan. Saya tahu perbandingan polisi terhadap warga sangatlah kecil, namun bukan berarti penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Hukum harus berbicara dan bertindak dari hal-hal yang detail (kecil) sehingga akan memberikan multiplier effect yang positif untuk penegakan hukum di Indonesia.

Saya ambil kasus menyeberang. Pada UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 132 ayat 1b) mengatakan bahwa Pejalan Kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Pada ayat 2, dikatakan bahwa jika tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan pada ayat 1b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pada pembagian pembahasan, dikatakan bahwa tempat penyeberangan adalah zebra cross dan jembatan penyeberangan. Dan setahu saya, di sepanjang jalan di Indonesia, pasti terdapat zebra cross dan jembatan penyeberangan; meskipun saya akui, terkadang tidak manusiawi (seperti tempat penyeberangan terletak terlalu jauh). Tapi hukum harus tetap berdiri dan ditegakkan! Pengguna jalan harus menyeberang pada tempatnya dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan tempat penyeberangan yang manusiawi.

Selain hal-hal di atas, terkadang ada kejadian-kejadian yang buat saya “salah” namun bukan dilihat dari sisi legalitas. Contoh kejadian tersebut adalah antrean atau joki 3-in-1. Antrean tidak pernah tercatat secara yuridisial pada undang-undang. Mengantre adalah panggilan hati dalam menciptakan kenyamanan bersama. Dalam UU No.22 Tahun 2009 pun tidak ada pembahasan mengenai mengantre. Seringkali kita melihat pada sebuah barisan antrean, tiba-tiba datang seorang atau sebuah kendaraan yang merusak pola barisan tersebut. Sayangnya, jika ada seorang atau sebuah kendaraan berhasil masuk dan “merusak” barisan antrean, biasanya akan ada pengikut-pengikut lain. Sungguh amat disayangkan! Meskipun tidak tercatat secara yuridisial, sesungguhnya budaya mengantre adalah sebuah budaya unggul yang menggambarkan sikap penghormatan terhadap orang lain. Orang yang tidak bisa mengantre, memang tidak dapat dipersalahkan secara hukum, namun seharusnya orang tersebut dapat diberikan sebuah hukuman secara moral atau sosial. Kita harus menciptakan budaya mengantre sebagai bagian dari moral dan akhlak masyarakat Republik Indonesia. Sehingga jika ada orang yang mau menyimpang dari moral dan akhlak tersebut, marilah kita semua; warga  Indonesia, pemerintah Indonesia dan juga Media Massa Indonesia, untuk saling mengajak kembali ke lajur yang semestinya.

Selain mengantre, suatu masalah yang masih mengganjal di hati saya adalah masalah joki 3-in-1. Pernah suatu hari, saya diminta untuk  datang pada suatu pertemuan di salah satu mal yang terletak di jalan Sudirman. Pertemuan tersebut dimulai pada pukul 7 malam; dimana artinya saya harus tiba disana sebelum pukul 7 malam. Karena suatu hal, saya baru dapat bergerak ke tempat tersebut sekitar pukul 6. Itu berarti jika saya mau menuju ke mal tersebut, saya, yang pada saat itu sedang membawa kendaraan pribadi, harus melewati Jl.Sudirman dengan peraturan 3-in-1 nya, atau saya harus memutar melewati daerah lain dengan konsekuensi membutuhkan waktu yang lebih lama. Rekan saya berkata, “Sudah Gir, pake Joki saja. Paling bayar 10 sampai 15 ribu per orang”. Disini idealisme saya diuji.

Memang, menurut Perda No.8 Tahun 2007, pada pasal 4 ayat (2) : Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas; dan pada ayat (3) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang menggunakan joki. Meskipun ini telah tertulis pada aturan legal, banyak pihak yang menentang perda ini karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pada UUD 1945, setiap orang berhak atas penghidupan yang layak; dan juga negara memiliki kewajiban memelihara fakir miskin dan gelandangan. Ketika negara tidak bisa melindungi orang miskin, alangkah jahatnya ketika pemerintah juga melarang penghidupan yang secara langsung tidak berhubungan dengan kriminalisasi.

Tapi disini kita coba bermain logika saja. Jalur Sudirman-Thamrin sangatlah padat. Untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di Jalan tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan kawasan 3-in-1. Hanya kendaraan yang berisikan minimal 3 orang, yang boleh melintas di jalan tersebut, kecuali kendaraan umumdan motor. Peraturan ini dibuat agar mobil-mobil yang berisi kurang dari 3 orang dapat melewati rute lain atau harus menunggu setelah jam berlaku 3-in-1 sehingga nantinya berdampak pada pengurangan kemacetan di Jalur Sudirman-Thamrindi saat peak-hours. Nah, untuk mengatasi persyaratan minimal 3 orang, maka bermunculan lah orang-orang yang menawarkan diri kepada pengguna kendaraan pribadi agar memenuhi kuota tersebut. Sebuah bentuk mencari celah hukum pada perda tersebut. Orang-orang yang menawarkan diri tersebutlah yang kita sebut Joki.

Muncul pertanyaan di benak saya, apakah sebenarnya kehadiran Joki bersalah secara hukum atau secara moral? Sesungguhnya peraturan 3-in-1 dibuat untuk menghasilkan kenyamanan bersama, yakni mengurangi dampak kemacetan. Sehingga seharusnya, tanpa perlu dibuatkan peraturan pun, manusia Indonesia dapat menyadari bahwa tindakan menyewa joki adalah tindakan yang mengganggu kenyamanan bersama. Ya, bukan berarti karena ada celah hukum, maka kita bisa memanfaatkan celah tersebut. Tapi ingatlah awal mula kenapa peraturan itu muncul. Ingatlah apa yang menjadi tujuan dari peraturan tersebut. Adalah sebuah konsekuensi jika kita membawa kendaraan seorang diri, dimana kita mengagungkan ego kita, kita harus tetap menghormati kenyamanan bersama.

Hal di ataslah yang membuat saya, dengan senang hati, tidak melewati jalur 3-in-1 sampai dengan jam berlakunya habis (setelah jam7 malam). Memang pada pertemuan tadi saya terlambat, namun saya berkata kepada rekan saya, maaf saya terlambat karena saya memang menunggu jam berlaku 3-in-1 habis. Sangat senang bagi saya untuk tetap bisa mempertahankan idealisme saya.

Memang, terkadang kita merasa peraturan yang dibuat pemerintah sudah tidak lagi relevan. Namun bukan berarti karena tidak relevan, kita dapat melawannya dengan seenak hati. Ada tata cara untuk menghadapi hal tersebut. Ada cara yang lebih etis untuk menghasilkan peraturan yang lebih terkini, aktual dan relevan. Sesungguhnya demokrasi Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, janganlah melukai apa yang telah (wakil) rakyat hasilkan. Berdialoglah dengan bijak.

Saya berharap semua hal-hal dan perbuatan yang salah, baik secara moral ataupun yuridisial, dapat terus dikurangi di bumi pertiwi ini. Budaya unggul dan budaya saling menghormati telah menanti di gerbang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Marilah kita menuju ke sana dengan yakin dan optimis. Saatnya budaya salah dihapuskan dari tanah air tercinta ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *