Pelajar Duta Bangsa

Pelajar Duta Bangsa .

Suatu hari, ketika sedang membicarakan analisis PESTEL, terpampang pada layar putih di depan kelas slide mengenai negara-negara yang memiliki tingkat pembajakan software yang tinggi. Dari daftar 10 negara yang disajikan, ada negara Indonesia. Lumayan malu melihat slide tersebut. Belum hilang perasaan malu, eh si dosen menyuruh salah satu siswa yang berada di salah satu dari 10 negara tersebut untuk mengeluarkan pendapatnya. Sayangnya, hanya saya satu-satunya siswa dengan kewarganegaraan salah satu negara tersebut. Saya pun memberanikan diri untuk berkomentar di hadapan para siswa dari berbagai belahan dunia seperti UK, Itali, Polandia, Iran, India, Nigeria, dan lain-lain. Dalam hati, dengan ketus saya berfikir “Saya yakin, seharusnya bukan hanya saya saja satu-satunya siswa dari negara-negara pembajak tersebut. Ada yang salah dengan daftar tersebut”. Pemikiran itu mempengaruhi kalimat-kalimat pertama yang saya keluarkan di depan kelas, “Saya meragukan keandalan (reliability) daftar ini. Saya akui Indonesia memang sempat berada dalam kategori negara pembajak yang harus diawasi. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia berusaha keras memerangi pembajakan. Usaha tersebut telah membuahkan hasil positif dan rasanya Indonesia sudah tak termasuk lagi ke dalam kategori negara yang harus diawasi”. Justifikasi dari saya ini pun bergulir menjadi debat singkat sampai pada akhirnya ditutup dengan pernyataan si dosen,”kamu politisi ya? Jawabannya politis sekali”, disambut dengan tawa di kelas.

Sebagai seorang warga negara, saya malu melihat negara saya ‘dilecehkan’ dalam bentuk pembeberan data faktual meskipun data itu benar adanya. Sebenarnya mah, saya lumayan bermuka dua dalam hal membela negara saya di dunia pembajakan karena jujur saja, di laptop saya saat ini masih ada perangkat lunak yang tidak resmi (tapi cuma sedikit loh. Lebih banyak yang resminya). Semoga Tuhan mau memaafkan muka dua saya ini.

Jika mau dipandang dari kacamata positif, penyampaian data mengenai kondisi Indonesia di hadapan siswa dari berbagai negara menjadi cambuk buat bangsa ini untuk terus berbenah. Dan para pelajar Indonesia-lah yang untuk jangka pendek mampu menjadi duta bangsa dalam menarik dan mempengaruhi minat asing, membenarkan dan meluruskan yang salah, memberikan impresi yang baik dan harapan optimis tentang Indonesia, serta tak lupa tujuan awal pelajar yakni mempelajari ilmu-ilmu untuk nantinya dapat diimplementasikan bagi kesejahteraan bangsa sebagai rencana jangka panjang.

pelajar duta bangsa

Pelajar sebagai Duta Bangsa

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak dapat menjangkau setiap detail aspek kehidupan masyarakat Indonesia (termasuk student) dalam bersosialisasi dengan warga disini. Karena itulah, pelajar memiliki peranan besar mengharumkan nama Indonesia di tataran non-administratif. Lulus sebagai mahasiswa terbaik, tajam serta kritis di kelas, atau menjadi perwakilan kampus bisa memberikan pandangan positif mengenai Indonesia. Manusia seringkali menggeneralisasi sesuatu hanya berdasarkan sampel (yang kadang tidak reliable). Kehadiran pelajar Indonesia mampu menjadi representasi Indonesia.  Dalam bersosialisasi sehari-hari, sikap kita pun dapat mewakili keramahtamahan dan kesantunan bangsa Indonesia. Bersosialisasi disini tidak hanya terbatas dengan teman kuliah, namun bisa juga teman dorm, dosen, klub olahraga, atau bahkan landlord.

Di luar kehidupan resmi akademik, pelajar Indonesia dapat mempromosikan keindahan Indonesia lewat bincang-bincang ringan ketika bertemu orang asing baik itu di tube, kampus, ataupun pub. Bali menjadi salah satu penyelamat jika ada teman dari negara Eropa bertanya tentang pariwisata Indonesia. Bali sudah memiliki nama yang positif dan terkenal di luar sana. Saya hanya tinggal memberikan sedikit narasi mengenai indahnya surga Bali dan biasanya lamunan mereka langsung melayang entah kemana. Dalam bentuk persekutuan, ada PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) yang mampu menghimpun dan menggerakkan para pelajar Indonesia. Jadi, jika nanti mimpi saya menjadi duta besar republik Indonesia tidak tercapai, setidaknya saya pernah menjadi duta bangsa tanpa tanda jahasa.

2 Responses

  1. Personally, menurut gua kita gak punya banyak pilihan. Harga software resmi masih terlalu tinggi di negara kita. Software2 tersebut harganya cukup mahal, bahkan untuk teman2 dari negara high income. Kita negara low income yang baru saja gabung di kategori middle income, sangat tidak logis kalo mengharapkan kita membayar nilai yang sama.
    Tentu banyak orang akan berargumen untuk go open source, tapi kenyataannya memang memakai software open source seperti Open Office banyak donwsidenya. Menurut saya ini tahap belajar, dimana kita masih harus ngakalin dengan mencuri sana sini.
    Sebagai pembanding, per-capita income di negara kita adalah $4,700, sedangkan di negara tempat kita bernaung sekarang $35,900. Apakah wajar kalau mereka mengharapkan kita membayar harga yang sama (bahkan lebih mahal karena pajak) untuk software yang bisa dibilang wajib macam Office?
    Argumen diatas boleh dibilang terkesan membela diri, tapi menurut gua itu yang jadi alasan orang-orang di Indonesia (termasuk gua) menggunakan software bajakan. Kalau ada versi office bahasa Indonesia dengan harga 1/8 dari harga pasar sekarang ($50, yang berarti $6.25 atau Rp.55,000an), pasti pembajakan akan berkurang. Logikanya dimana kalau mereka mengharap negara dengan pendapatan 1/8 mereka, membayar dengan harga yang sama?
    Lagipula mereka sebenernya protes soal bajakan tapi tidak sepenuh hati mau software bajakan hilang di Indonesia kok. Pasar komputer kita sangat besar, kalau software bajakan hilang, pasar bakal berantakan dan industri komputer internasional juga bisa terpukul. Apa jadinya Sony kalau gak ada software bajakan di Indonesia? Mana laku itu jutaan console di Indonesia?
    Anyway, I wrote too much already. How’s London? I’ll be there this weekend!

    1. Menurut saya sih, orang Indonesia itu seperti orang miskin tapi pingin beli Rolls Royce. Jadi dengan dana terbatas tapi pingin memiliki perangkat lunak yang komplet yang notabene mahal. To be honest, it’s not wise. Jujur aja, saya termasuk ke golongan ini loh. Rakyat kita harus memahami secara dalam makna konsekuensi. Ketika masyarakat kita punya daya beli yang rendah, ya solusinya adalah open office gratis yg mgkn bnyk kekurangannya. Itu sebuah konsekuensi yg logis. Jika lantas pembajakan menjadi pelarian atau solusi, maka itu sebuah justifikasi yang ujung-ujungnya mengarah ke lingkaran setan.
      Depkominfo bisa saja bekerjasama dengan Depdiknas untuk menyediakan pinjaman (misalnya) untuk masyarakat Indonesia dalam pembelian software yang berkelas. Di kampus-kampus, mungkin semua sudah pakai lisensi resmi meskipun jumlah komputernya terbatas. Tapi kalau mau jadi mahasiswa yang ‘bener’, ya pakailah komputer di kampus yg berlisensi legal atau berdialoglah dengan pihak kampus agar mereka melakukan kontrak dengan pihak penyedia software. Di kampus sini, saya bisa membeli software yang harganya ratusan pound (kalau beli di retail) hanya menjadi kurang dari dua puluh pound utk masa waktu setahun slama jadi pelajar. Meski belasan pound tsb rasanya cukup mahal, namun dibandingkan harga aslinya yang ratusan pound, solusi itu sudah sangat baik.
      Atau juga, Depdag, Depkominfo, dan DepKeu bisa bekerjasama dengan Adobe (misalnya) untuk membicarakan masalah harga. Kan yang di departemen itu pinter2, masak ga bisa melakukan rekayasa bisnis untuk menarik minat perusahaan macam adobe. Katakan adobe photoshop misalnya bisa dijual dgn harga Rp 100,000 saja (dengan kompromi bbrp fitur dihilangkan); itu sudah lebih baik daripada Adobe tidak dapat profit sama sekali akibat pembajakan. Masalahnya mgkn ada di departemen2 ini. Jika mereka mau merangsang company2 tsb, saya rasa kemungkinan selalu terbuka. Sayangnya, masalah Indonesia terlalu banyak. Jadi yg kayak gini belum terurus. Ya mudah2an Indonesia terus berbenah dan menjadi negara maju. Kan nantinya menjadi tugas kita, yang saat ini adalah duta bangsa. He..
      Btw, London ya gini2 aja van. Dalam rangka apa nih kemari?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top